Beritesambas.com - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus memperkuat kualitas pendidikan melalui pembangunan dan revitalisasi sarana pendidikan di berbagai daerah.
Memasuki tahun kedua kepemimpinan Gubernur Kalbar Ria Norsan, sejumlah indikator pendidikan menunjukkan tren positif seiring meningkatnya akses pendidikan dan penguatan fasilitas belajar mengajar di sekolah.
Berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalbar, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) pada 2025 tercatat mencapai 8,07 tahun atau naik dibanding 2024 yang berada di angka 7,78 tahun.
Sementara itu, Harapan Lama Sekolah (HLS) juga meningkat menjadi 12,69 tahun dari sebelumnya 12,68 tahun.
Peningkatan tersebut menunjukkan semakin besarnya peluang masyarakat Kalbar dalam mengakses pendidikan hingga jenjang menengah.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalbar, Syarif Faisal, mengatakan peningkatan indikator pendidikan tidak terlepas dari penguatan berbagai fasilitas pendidikan yang dilakukan pemerintah daerah.
“Untuk mencapai itu tentu diperlukan akses pendidikan yang memadai, ketersediaan guru, pembangunan sekolah, penyediaan buku, dan berbagai dukungan lainnya. Itu yang terus kami upayakan,” ujarnya.
Sebagai bagian dari penguatan sarana pendidikan, Pemerintah Provinsi Kalbar pada 2025 telah merevitalisasi sebanyak 26 SMA di berbagai kabupaten dan kota.
Program revitalisasi tersebut menelan anggaran mencapai Rp36,16 miliar dan difokuskan untuk meningkatkan kualitas fasilitas belajar mengajar bagi siswa dan tenaga pendidik.
Selain pembangunan infrastruktur sekolah, pemerintah daerah juga terus menjalankan program penanganan anak putus sekolah melalui Program Retrieval.
Program tersebut memberikan bantuan sebesar Rp2 juta per bulan kepada siswa putus sekolah agar dapat kembali melanjutkan pendidikan.
Pada 2025, program tersebut menjangkau lima siswa SMK dengan total anggaran Rp120 juta selama satu tahun. Bantuan diberikan untuk mendukung berbagai kebutuhan pendidikan siswa mulai dari administrasi sekolah, perlengkapan belajar, transportasi, konsumsi, penginapan, hingga uang saku.
Menurut Syarif Faisal, proses verifikasi penerima bantuan dilakukan bersama satuan pendidikan dan pengawas sekolah agar bantuan tepat sasaran.(adm)