Warga Jawai Datangi DPRD Sambas, Desak Perbaikan Jalan hingga Stabilkan Harga Kelapa

Beritesambas.com - Puluhan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Jawai mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Sambas untuk menyampaikan berbagai aspirasi kepada pemerintah daerah, Selasa (21/7/2026). Dalam audiensi tersebut, masyarakat menyoroti persoalan jalan rusak, anjloknya harga kelapa, ketersediaan BBM bersubsidi, hingga transparansi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Audiensi yang berlangsung di Ruang Rapat Utama DPRD Sambas itu dihadiri sekitar 50 perwakilan masyarakat bersama pimpinan dan anggota DPRD, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD).

Perwakilan masyarakat, Marwan, mengatakan masyarakat ingin mengetahui secara terbuka bagaimana PAD Kabupaten Sambas dikelola dan dimanfaatkan untuk pembangunan.

“Kami ingin tahu PAD itu berasal dari mana saja, apakah dari perusahaan, pajak, retribusi atau sumber lainnya. Yang terpenting, masyarakat juga harus mengetahui ke mana anggaran itu digunakan,” ujarnya.

Selain soal transparansi anggaran, Marwan menyampaikan keluhan warga terkait kondisi jalan di Kecamatan Jawai yang dinilai semakin memprihatinkan. Menurutnya, saat musim hujan jalan menjadi sulit dilalui sehingga menghambat aktivitas masyarakat.

“Kami berharap pemerintah segera memperbaiki jalan-jalan yang rusak karena ini menyangkut aktivitas dan perekonomian masyarakat setiap hari,” katanya.

Menanggapi aspirasi tersebut, Pelaksana Tugas Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sambas, Samiat, mengatakan pembangunan infrastruktur di Kecamatan Jawai tetap menjadi perhatian pemerintah. Namun, pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Menurutnya, salah satu proyek strategis yang sedang menjadi prioritas adalah pembangunan Jembatan Besar Sambas yang memiliki nilai investasi sekitar Rp400 miliar.

“Setelah pembangunan jembatan, kami akan melanjutkan peningkatan infrastruktur jalan di wilayah Jawai Selatan. Tahun 2026 masih difokuskan pada proses perencanaan dan konsolidasi agar pelaksanaannya sesuai ketentuan,” jelas Samiat.

Ia menambahkan, pemerintah juga telah merencanakan sejumlah pekerjaan infrastruktur, di antaranya pelebaran Jalan Sentebang, pembangunan ruas Sentebang–Tanah Merah, hingga peningkatan status ruas Segarau Parit menjadi jalan nasional.

Sementara itu, Kepala Bidang Akuntansi Bakeuda Kabupaten Sambas, Nita, memaparkan realisasi PAD Kabupaten Sambas pada Tahun Anggaran 2025 mencapai sekitar Rp301,1 miliar yang berasal dari berbagai sektor, seperti pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan sumber pendapatan sah lainnya.

Khusus Kecamatan Jawai, kata Nita, kontribusi PAD dari beberapa komponen pajak mencapai sekitar Rp442 juta, sementara alokasi anggaran pembangunan yang diterima Kecamatan Jawai pada 2025 mencapai sekitar Rp26 miliar.

Dalam kesempatan yang sama, perwakilan masyarakat lainnya, Azhari Febriansyah, menegaskan bahwa warga berharap seluruh komitmen yang disampaikan pemerintah tidak berhenti sebatas janji.

“Ini pertama kalinya kami berdialog langsung dengan DPRD Dapil V. Kami berharap hasil pertemuan ini benar-benar diwujudkan, terutama terkait perbaikan infrastruktur yang sudah lama dinantikan masyarakat,” katanya.

Azhari juga menyoroti kondisi Jalan Desa Pelimpaan yang hingga kini belum diperbaiki. Menurutnya, karena statusnya merupakan jalan kabupaten, pemerintah desa tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pembangunan menggunakan dana desa.

“Karena tidak kunjung diperbaiki, masyarakat akhirnya bergotong royong mengumpulkan dana agar sebagian jalan tetap bisa dilewati,” ujarnya.

Selain persoalan jalan, masyarakat juga meminta pemerintah menjaga stabilitas harga kelapa yang dalam beberapa waktu terakhir mengalami penurunan tajam. Mereka menilai kondisi tersebut sangat berdampak terhadap pendapatan petani di Kecamatan Jawai.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sambas, Apriadi, menjelaskan turunnya harga kelapa dipengaruhi oleh melemahnya permintaan pasar dunia, berkurangnya eksportir, serta persaingan dengan negara lain seperti Vietnam yang memiliki biaya logistik lebih rendah.

“Kami melihat solusi jangka panjangnya adalah mendorong tumbuhnya industri pengolahan kelapa di Sambas agar hasil petani memiliki nilai tambah dan tidak hanya bergantung pada ekspor bahan baku,” jelasnya.

Sementara mengenai ketersediaan BBM bersubsidi, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas, Hermanto, mengatakan pemerintah telah mengusulkan penambahan kuota Pertalite sebesar 16 kiloliter dan terus berkoordinasi dengan Pertamina agar distribusi ke Kecamatan Jawai berjalan lancar.

Audiensi berlangsung sekitar dua setengah jam dalam suasana kondusif. Berdasarkan informasi yang dihimpun, massa yang semula berencana menyampaikan orasi di halaman DPRD akhirnya langsung mengikuti forum dialog bersama DPRD dan pemerintah daerah sehingga penyampaian aspirasi berjalan tertib tanpa aksi di luar gedung.(adm)