Norsan Prioritaskan Penanganan Karhutla dalam APBD Perubahan 2026

Beritesambas.com - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memperkuat langkah penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) dengan memastikan dukungan kebijakan anggaran tetap berjalan. Komitmen tersebut ditegaskan Gubernur Kalbar Ria Norsan melalui rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026.

Penanganan Karhutla menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah di tengah masih ditemukannya titik api di sejumlah wilayah Kalbar. Kebijakan tersebut diarahkan untuk memastikan upaya pencegahan, pemadaman, hingga penanganan dampak Karhutla dapat dilakukan secara cepat dan terukur, tanpa mengabaikan keberlangsungan pelayanan publik serta pembangunan daerah.

Hal itu disampaikan Norsan saat menyampaikan Nota Penjelasan Gubernur terhadap Rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Senin (7/9/2026).

Di hadapan pimpinan dan anggota DPRD Kalbar, Norsan menegaskan bahwa Karhutla memiliki dampak luas, tidak hanya terhadap lingkungan, tetapi juga kesehatan masyarakat, aktivitas warga, serta stabilitas sosial dan ekonomi daerah.

“Pemerintah Provinsi Kalbar bersama pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, instansi terkait, dunia usaha, serta elemen masyarakat dan relawan terus melakukan pencegahan, penanganan, dan pemulihan sesuai kewenangan masing-masing. Langkah-langkah ini membutuhkan dukungan kebijakan anggaran yang taktis, terukur, dan berpihak langsung kepada kepentingan masyarakat,” ujar Norsan.

APBD Perubahan Jadi Instrumen Responsif

Norsan menjelaskan, perubahan APBD 2026 tidak semata-mata berkaitan dengan penyesuaian proyeksi pendapatan dan belanja daerah. Pemerintah Provinsi Kalbar menempatkan perubahan anggaran sebagai instrumen strategis untuk merespons kebutuhan masyarakat, termasuk ketika daerah menghadapi kondisi darurat.

Dalam rancangan APBD Perubahan 2026, pendapatan daerah disesuaikan dari sebelumnya Rp5.450.221.283.795 menjadi Rp5.763.262.023.054.

Pada sisi belanja, anggaran meningkat dari Rp5.700.221.283.795 menjadi Rp6.210.744.018.051,63. Sementara penerimaan pembiayaan daerah mengalami penyesuaian dari Rp300 miliar menjadi Rp497.481.994.997,63.

Penerimaan pembiayaan tersebut bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Penyesuaian anggaran tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah menjaga kemampuan fiskal sekaligus memberikan ruang respons terhadap kebutuhan prioritas masyarakat.

Penanganan Titik Api Terus Diperkuat

Komitmen tersebut kembali ditegaskan Norsan saat ditemui di Kantor Gubernur Kalbar, Selasa (8/9/2026). Ia menyampaikan bahwa pemerintah masih melakukan penanganan terhadap titik api yang ditemukan di sejumlah wilayah, terutama Kabupaten Ketapang dan Kubu Raya.

“Upaya-upaya kita tetap terus ya, memadamkan api yang masih. Sekarang yang masih banyak api itu di Ketapang. Sampai tadi sore ini sudah tinggal 56 titik api, kemudian juga di Kubu Raya nih masih,” kata Norsan.

Untuk mempercepat penanganan di lapangan, Pemprov Kalbar mengedepankan kolaborasi lintas sektor. Unsur TNI dan Polri, Masyarakat Peduli Api, Manggala Agni, mahasiswa, organisasi masyarakat hingga masyarakat umum turut dilibatkan dalam upaya pengendalian Karhutla.

“Jadi tetap upaya kita terus berkolaborasi dengan TNI Polri, kemudian juga Masyarakat Peduli Api, Manggala Agni, dan juga termasuk mahasiswa-mahasiswa yang ikut membantu juga ya, dan juga masyarakat umum yang ikut membantu, artinya ormas dan lain sebagainya,” jelasnya.

Menurut Norsan, keterlibatan berbagai unsur menjadi bagian penting dalam memperkuat respons pemerintah terhadap Karhutla. Sinergi tersebut memungkinkan penanganan dilakukan secara bersama-sama sesuai peran dan kewenangan masing-masing.

BTT Digunakan untuk Percepatan Penanganan

Selain memperkuat kolaborasi di lapangan, Pemprov Kalbar juga memastikan dukungan pembiayaan untuk penanganan bencana tetap tersedia. Pemerintah daerah telah menggeser anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk mendukung penanganan kondisi tersebut.

“Kita sudah, dari dana BTT itu kita geser dulu ya untuk penangguhan kegiatan ini. Jadi walaupun belum ketok palu perubahan, mungkin dalam waktu dekat ketok palu, namun insyaallah kita sudah bisa gunakan dana ini. Kita prioritaskan khusus penanggulangan bencana,” tegasnya.

Kebijakan tersebut menunjukkan langkah responsif pemerintah daerah dalam menghadapi kondisi yang membutuhkan penanganan segera. Dukungan anggaran disiapkan agar upaya pengendalian Karhutla tidak harus menunggu seluruh proses APBD Perubahan 2026 selesai ditetapkan.

Dengan demikian, penanganan Karhutla dapat terus berjalan bersamaan dengan proses pembahasan dan penetapan APBD Perubahan antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan DPRD Kalbar.

Pemprov Kalbar juga terus mendorong sinergi lintas sektor untuk menangani titik api yang masih tersisa sekaligus menekan dampak Karhutla terhadap masyarakat.

Melalui penguatan kolaborasi dan dukungan kebijakan anggaran, pemerintah daerah berupaya memastikan penanganan Karhutla tetap menjadi prioritas, sementara pelayanan publik dan agenda pembangunan Kalimantan Barat tetap berjalan. (adm)