Tak Hanya di Sekolah, Program Paket A hingga C Kalbar Sasar Pekerja Perusahaan

Beritesambas.com - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) memperluas jangkauan pendidikan kesetaraan melalui program Paket A, Paket B, dan Paket C. Program tersebut tidak hanya menyasar masyarakat melalui lembaga pendidikan, tetapi juga menjangkau pekerja di sejumlah perusahaan.

Gubernur Kalbar Ria Norsan mengatakan, langkah tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) sekaligus mendorong kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

“Banyak yang sudah kita lakukan untuk mendongkrak IPM, seperti di sektor pendidikan kita mengadakan Paket A, Paket B, Paket C dan tidak hanya di sekolah, tetapi juga di perusahaan-perusahaan,” ujar Ria Norsan, Rabu (11/11/2026).

Menurutnya, pendidikan kesetaraan memberikan kesempatan kepada masyarakat yang belum menyelesaikan pendidikan agar dapat kembali belajar.

Dengan perluasan jangkauan program, kesempatan memperoleh pendidikan diharapkan tidak hanya terbatas bagi mereka yang masih berada di bangku sekolah.

Selain pendidikan kesetaraan, Pemprov Kalbar juga mengembangkan inovasi Desa Sakti atau Desa Bebas Anak Tidak Sekolah. Program ini diarahkan untuk memastikan setiap anak usia sekolah memperoleh akses pendidikan.

Ria Norsan menegaskan, setiap desa diharapkan tidak memiliki anak yang putus sekolah. Karena itu, pemerintah hingga tingkat desa perlu terlibat untuk mengetahui kondisi anak-anak yang belum mengenyam pendidikan atau tidak melanjutkan sekolah.

Upaya memperluas akses pendidikan tersebut sejalan dengan peningkatan IPM Kalbar. Pada 2026, IPM Kalbar mencapai 72,95, naik 0,86 poin dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 72,09.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kalbar, dalam periode 2022–2026 IPM Kalbar rata-rata meningkat 1,12 persen per tahun. Angkanya bergerak dari 69,71 pada 2022 menjadi 72,95 pada 2026.

Peningkatan tersebut menjadi salah satu gambaran perkembangan pembangunan manusia di Kalbar. Namun, pemerintah daerah tetap perlu memastikan akses pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kesejahteraan dapat dirasakan masyarakat secara merata.

Melalui program pendidikan kesetaraan dan Desa Sakti, Pemprov Kalbar berupaya membuka lebih banyak kesempatan belajar bagi masyarakat sekaligus memperkuat kualitas SDM di daerah.(adm)