TBBR Desak Pelayanan PLBN Aruk Dibuka Kembali, Masyarakat Perbatasan Jangan Jadi Korban

Beritesambas.com - Dewan Pengurus Daerah (DPD) Tariu Borneo Bangkule Rajakng (TBBR) Kabupaten Sambas mendesak pemerintah segera membuka kembali pelayanan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk, Kecamatan Sajingan Besar. Terhentinya aktivitas pelayanan dinilai berdampak pada kepentingan masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan.

Desakan tersebut disampaikan TBBR melalui aksi pernyataan sikap di depan pintu masuk PLBN Aruk, Rabu (12/11/2026). Sekitar 30 orang massa yang dipimpin Ketua TBBR Kecamatan Sajingan Besar, Fransiskus Erwan, menyuarakan keberatan atas belum pulihnya pelayanan di kawasan perbatasan tersebut.

Dalam pernyataan sikapnya, TBBR menilai persoalan antara petugas Bea Cukai dan masyarakat seharusnya diselesaikan melalui jalur hukum tanpa harus menghentikan pelayanan publik.

“Jangan sampai konflik antara pihak tertentu dijadikan alasan untuk menghentikan pelayanan publik dan mengorbankan kepentingan masyarakat perbatasan,” demikian bunyi pernyataan sikap DPD TBBR Kabupaten Sambas.

TBBR juga mengingatkan bahwa pelayanan publik merupakan kewajiban negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Karena itu, mereka meminta pemerintah pusat dan instansi terkait segera mengambil langkah untuk mengembalikan aktivitas pelayanan PLBN Aruk.

Selain mendesak pembukaan kembali pelayanan, TBBR meminta kebijakan penarikan petugas Bea Cukai dievaluasi. Mereka berpandangan bahwa persoalan keamanan harus ditangani secara tepat tanpa mengorbankan kebutuhan masyarakat yang memanfaatkan akses perlintasan.

Persoalan ekonomi masyarakat perbatasan turut menjadi perhatian. TBBR meminta keberadaan PLBN Aruk tidak hanya menjadi simbol kawasan perbatasan negara, tetapi juga memberikan manfaat nyata melalui kesempatan kerja dan peningkatan perekonomian warga setempat.

“Kami tidak ingin masyarakat perbatasan terus menjadi korban dari persoalan antarlembaga maupun konflik antara petugas dan masyarakat. Negara tidak boleh absen dalam memberikan pelayanan kepada rakyatnya sendiri,” tegas TBBR dalam pernyataan tertulis tersebut.

TBBR juga memberikan peringatan kepada pemerintah dan instansi terkait. Apabila pelayanan tidak segera dibuka dan tidak ada langkah konkret, mereka menyatakan akan menggelar aksi yang lebih besar dan terorganisasi, termasuk mendesak penutupan permanen PLBN Aruk.

Aksi tersebut berlangsung tertib dan berakhir tanpa bentrokan. Kini, masyarakat perbatasan menantikan langkah pemerintah untuk memberikan kepastian terkait pemulihan pelayanan di PLBN Aruk.(adm)