Pengelolaan BUMD di Kalbar Dievaluasi, Pemprov Dorong Tata Kelola dan Pengembangan Usaha
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) memperkuat pembinaan terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Beritesambas.com - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) memperkuat pembinaan terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) melalui evaluasi dan koordinasi lintas pemerintah daerah. Langkah ini diarahkan untuk mendorong perusahaan daerah lebih profesional, memiliki kinerja keuangan yang baik, serta mampu mengembangkan potensi usahanya.
Hal tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam Rapat Koordinasi BUMD se-Kalbar Tahun 2026 di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (18/11/2026).
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kalbar, Hendra, saat membuka kegiatan menyampaikan lima arahan kepada jajaran pengelola BUMD.
Kelima arahan itu mencakup penyusunan rencana bisnis yang realistis dan berorientasi pada pertumbuhan, peningkatan kinerja keuangan dan profitabilitas, serta optimalisasi pemanfaatan modal dan aset perusahaan.
Selain itu, BUMD diminta menerapkan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan melakukan inovasi serta diversifikasi usaha secara selektif.
Hendra mengatakan, pembenahan tersebut diperlukan agar perusahaan daerah mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan ekonomi dan kebutuhan masyarakat.
“BUMD tidak hanya dituntut menghasilkan keuntungan secara komersial, tetapi juga harus mampu mengambil bagian dalam menjawab tantangan pembangunan daerah,” tegasnya.
Ia meminta Komisaris, Dewan Pengawas, dan Direksi BUMD menjadikan arahan tersebut sebagai perhatian dalam menjalankan tugas dan mengambil keputusan perusahaan.
Tidak hanya jajaran internal BUMD, perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam pembinaan perusahaan daerah juga diminta meningkatkan koordinasi dan pendampingan.
Monitoring dan evaluasi perlu diperkuat agar pemerintah memiliki gambaran yang jelas mengenai kondisi masing-masing BUMD. Melalui langkah tersebut, kebijakan pembinaan dapat diarahkan untuk menjawab kebutuhan serta persoalan yang dihadapi perusahaan.
Hendra berharap rapat koordinasi dapat membangun kesamaan persepsi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan jajaran pengelola BUMD dalam meningkatkan kinerja perusahaan daerah.
Pertemuan tersebut dihadiri Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Kalbar, para Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda kabupaten/kota se-Kalbar, serta kepala perangkat daerah di lingkungan Pemprov Kalbar.
Selain itu, hadir Prof. Eddy Suratman sebagai narasumber, Dr. Muhammad Fahmi sebagai moderator, serta Komisaris, Dewan Pengawas, dan Direksi BUMD se-Kalbar.
Melalui koordinasi tersebut, Pemprov Kalbar berharap pengelolaan BUMD semakin terarah sehingga perusahaan daerah dapat menjalankan fungsi bisnis sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan di Kalimantan Barat.(adm)
Topik Terkait
Komentar
Komentar akan ditinjau terlebih dahulu sebelum ditampilkan.
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.
Silakan login untuk ikut berkomentar.
Berita Lainnya di Masyarakat

BMKG Prediksi Hujan Lebat di Ketapang dan Sekadau 18 November, Warga Sambas Tetap Diminta Waspada
