Ria Norsan Dorong Produk Perikanan Kalbar Ekspor Lewat Terminal Kijing, Nelayan Juga Diminta Terlindungi

Beritesambas.com - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mendorong penguatan sektor perikanan dari proses pengolahan hingga pemasaran internasional. Upaya tersebut dilakukan agar potensi hasil laut daerah dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat pesisir, termasuk nelayan di berbagai wilayah Kalbar.

Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, meninjau fasilitas penyimpanan beku atau cold storage milik pengusaha lokal bernama Edi di Desa Karimunting, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang, Sabtu (31/10/2026).

Dalam peninjauan tersebut, Ria Norsan melihat potensi komoditas sotong dan sejumlah jenis ikan yang memiliki peluang untuk dikembangkan ke pasar internasional.

Berdasarkan keterangan pengelola, kapasitas ekspor mandiri melalui fasilitas tersebut diperkirakan mencapai 100 hingga 200 ton per tahun. Adapun permintaan pasar domestik dan luar daerah mencapai hampir 300 ton per tahun.

“Ini menunjukkan bahwa potensi perikanan kita cukup besar. Kapasitas ekspornya bisa mencapai 100 sampai 200 ton per tahun, sedangkan permintaan pasar domestik dan luar daerah hampir 300 ton per tahun. Ini merupakan peluang ekonomi yang harus terus kita kembangkan,” kata Ria Norsan.

Untuk merealisasikan ekspor mandiri, perusahaan saat ini sedang melengkapi Sertifikat HACCP dan nomor registrasi Unit Pengolahan Ikan (UPI), yang diperlukan untuk memenuhi ketentuan ekspor ke Vietnam.

Pemprov Kalbar siap membantu dari sisi regulasi dan koordinasi dengan instansi terkait. Pemerintah juga berharap Terminal Kijing dapat dimanfaatkan sebagai jalur pengiriman langsung produk perikanan ke negara tujuan.

“Saya berharap setelah perusahaan ini memiliki persyaratan ekspor sendiri, pengiriman produknya tidak perlu lagi melalui Jakarta, tetapi bisa langsung melalui Terminal Kijing,” jelasnya.

Dorongan tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas akses pasar produk perikanan Kalbar. Dengan jalur distribusi yang lebih efisien, pelaku usaha diharapkan memiliki peluang lebih besar untuk mengembangkan pemasaran hasil laut.

Selain penguatan usaha dan pemasaran, perlindungan nelayan juga menjadi perhatian Gubernur. Ria Norsan mendorong BPJS Ketenagakerjaan agar lebih aktif memberikan sosialisasi mengenai pentingnya jaminan sosial kepada nelayan dan pekerja sektor perikanan.

Pekerjaan di laut memiliki risiko yang perlu diantisipasi melalui perlindungan bagi pekerja maupun keluarga yang menjadi tanggungan mereka.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pontianak, Suhuri Aly, menyatakan kesiapan untuk menindaklanjuti arahan tersebut dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat pesisir.

Pengembangan sektor perikanan ini juga relevan bagi daerah pesisir lain di Kalimantan Barat, termasuk Kabupaten Sambas. Penguatan akses pasar, fasilitas pengolahan, dan perlindungan sosial dapat menjadi bagian penting dalam meningkatkan daya saing hasil perikanan daerah.

Melalui pendekatan dari hulu hingga hilir, Pemprov Kalbar berharap sektor kelautan dan perikanan tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga memperluas peluang usaha dan mendorong kesejahteraan masyarakat pesisir.(adm)