Puluhan Sopir Truk Temui Gubernur Norsan, Keluhkan BBM Subsidi dan Sistem Barcode

Beritesambas.com - Puluhan sopir truk yang tergabung dalam Persatuan Sopir Kalimantan Barat menyampaikan berbagai keluhan kepada Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan, Senin (27/7/2026). Aspirasi tersebut disampaikan saat mereka mendatangi Kantor Gubernur Kalimantan Barat.

Para sopir mengungkapkan sejumlah persoalan yang mereka temui dalam menjalankan aktivitas transportasi. Salah satu yang menjadi perhatian adalah dugaan harga BBM subsidi yang dijual di atas harga eceran tertinggi (HET).

Ria Norsan menerima langsung kedatangan para sopir dan berdialog dengan mereka selama kurang lebih dua jam. Dari pertemuan tersebut, Gubernur menyebut terdapat beberapa persoalan yang perlu segera ditindaklanjuti.

“Setelah kita diskusi dua jam, ternyata yang mereka keluhkan pertama masalah harga di atas HET yang dijual oleh SPBU. Ini sudah melanggar aturan. SPBU tidak boleh menjual minyak subsidi di atas HET yang ditentukan pemerintah pusat, dan ini terjadi katanya dilakukan oleh oknum SPBU,” ujarnya.

Persoalan harga BBM menjadi penting bagi para sopir karena bahan bakar merupakan salah satu komponen utama dalam operasional kendaraan. Kenaikan biaya BBM dapat berdampak terhadap biaya perjalanan maupun distribusi barang.

Selain masalah harga, para sopir juga mengeluhkan dugaan penyalahgunaan barcode dalam pembelian BBM subsidi.

Menurut Norsan, terdapat laporan mengenai barcode yang digunakan secara berulang oleh pihak tertentu. Kondisi tersebut dapat membuat pemilik barcode mengalami kendala ketika hendak mengisi BBM.

“Tadi ada juga permasalahan pelangsir yang menggunakan barcode berkali-kali. Misalnya barcode teman di-scan, kemudian dibawa lagi, sehingga pada saat teman itu ingin mengisi minyak ternyata dia sudah mengisi. Itu ada terjadi juga,” jelasnya.

Menanggapi persoalan tersebut, Pemprov Kalbar memastikan akan melakukan koordinasi bersama instansi dan pihak terkait. Langkah tersebut melibatkan Organda, Dinas Perhubungan, Pertamina, hingga kepolisian.

“Insyaallah kita akan menindaklanjuti. Kita kan ada Organda juga, Dinas Perhubungan. Dan untuk penegakan hukum, langsung dari Polda,” kata Norsan.

Gubernur juga memastikan proses tindak lanjut akan segera dimulai. Pemerintah daerah akan berkoordinasi dengan Pertamina untuk menelusuri persoalan yang disampaikan para sopir.

“Besok sudah mulai kita akan menindaklanjuti apa yang dikeluhkan asosiasi sopir untuk ditindaklanjuti pihak Pertamina,” pungkasnya. Tindak lanjut tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian bagi para sopir sekaligus memastikan distribusi BBM subsidi berjalan sesuai ketentuan.

Selain itu, pengawasan terhadap penggunaan barcode juga diharapkan dapat diperketat agar masyarakat yang berhak mendapatkan BBM subsidi tidak mengalami kesulitan saat melakukan pengisian.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menegaskan aspirasi para sopir akan menjadi bahan koordinasi bersama pihak terkait untuk mencari solusi terhadap persoalan BBM subsidi di lapangan.(adm)