Pemprov Kalbar Tegaskan Konsekuensi Keterlambatan Proyek PSU, Kontraktor Harus Disiplin
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengingatkan penyedia jasa Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Tahun Anggaran 2026
Beritesambas.com - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengingatkan penyedia jasa Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Tahun Anggaran 2026 agar tidak mengabaikan ketentuan waktu pelaksanaan pekerjaan.
Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan menyampaikan penegasan tersebut dalam kegiatan Penandatanganan Kontrak Pekerjaan Program PSU Tahun Anggaran 2026 di Ballroom Hotel Alimoer, Kabupaten Kubu Raya, Senin (16/11/2026).
Krisantus menegaskan bahwa penyedia jasa yang tidak memenuhi ketentuan waktu pelaksanaan dapat menghadapi konsekuensi, mulai dari denda keterlambatan hingga pemutusan kontrak. Penegasan tersebut disampaikan untuk mendorong kedisiplinan kontraktor dalam menyelesaikan pekerjaan menjelang akhir tahun anggaran.
Ia juga tidak ingin keterlambatan proyek berujung pada tunda bayar di tahun anggaran berikutnya. Menurutnya, kondisi tersebut bukan hanya berkaitan dengan administrasi keuangan daerah, tetapi juga berdampak terhadap masyarakat yang menantikan manfaat pembangunan.
Untuk menghindari keterlambatan, penyedia jasa diminta segera melakukan mobilisasi tenaga kerja, material, dan peralatan sejak hari pertama setelah kontrak ditandatangani. PPK juga diminta mengawasi serta mengevaluasi perkembangan pekerjaan secara berkala.
Pemprov Kalbar berharap seluruh penyedia jasa menjalankan pekerjaan secara profesional dan bertanggung jawab. Program PSU harus menghasilkan infrastruktur berkualitas, tepat mutu, tepat waktu, dan tepat sasaran sehingga manfaatnya dapat segera dinikmati masyarakat.(adm)
Topik Terkait
Komentar
Komentar akan ditinjau terlebih dahulu sebelum ditampilkan.
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.
Silakan login untuk ikut berkomentar.
Berita Lainnya di Pemerintahan

Sambas Raih IPM Tertinggi di Antara Kabupaten se-Kalbar, Tembus 72,08 di Tahun 2025

Satpol PP Sambas Jaring 58 Pasangan Ilegal Selama Operasi Pekat Januari-Oktober 2025
