Norsan Sampaikan KUA-PPAS 2027, Pemprov Kalbar Fokus Tingkatkan SDM dan Dorong Ekonomi Daerah

Beritesambas.com - Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menyampaikan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Kalbar, Rabu (23/7/2026).

Penyampaian KUA-PPAS berlangsung di Ruang Balairungsari DPRD Kalbar dan menjadi bagian dari proses penyusunan APBD 2027. Rancangan tersebut nantinya dibahas bersama DPRD untuk menghasilkan kesepakatan sebagai dasar penyusunan anggaran daerah.

Norsan mengatakan kebijakan anggaran 2027 disusun dengan memperhatikan perkembangan ekonomi makro nasional dan daerah serta mengacu pada arah pembangunan dalam RPJMD Kalbar 2025–2029.

Sejumlah sasaran ekonomi ditetapkan pemerintah. Pertumbuhan ekonomi Kalbar ditargetkan berada pada kisaran 5,82 hingga 7,01 persen, tingkat pengangguran terbuka 4,7 persen, serta angka kemiskinan pada rentang 5,64 hingga 6,14 persen. Pemerintah juga menargetkan rasio gini sebesar 0,298 dan inflasi berada pada kisaran 1,5 hingga 3,5 persen.

Untuk mendukung pencapaian target tersebut, Pemprov Kalbar akan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah melalui peningkatan penerimaan pajak dan pemanfaatan aset daerah yang belum produktif.

Prioritaskan Pelayanan Dasar

Pada sisi belanja, pemerintah mengarahkan anggaran untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mempercepat penanggulangan kemiskinan, mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperluas kesempatan kerja.

Penguatan daya saing daerah, pembangunan infrastruktur pelayanan dasar serta peningkatan kemandirian desa juga menjadi bagian dari sasaran pembangunan.

Norsan menegaskan alokasi anggaran tetap memperhatikan belanja wajib dan Standar Pelayanan Minimal pada enam urusan pelayanan dasar. Keenamnya meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat.

Pada sisi pembiayaan, penerimaan pembiayaan dirancang untuk menutup defisit anggaran. Sementara pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk tambahan penyertaan modal kepada Bank Kalbar dari proyeksi SILPA Tahun 2026.

Untuk 2027, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp5,75 triliun. Angka tersebut terdiri dari PAD Rp3,28 triliun, pendapatan transfer Rp2,46 triliun dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp2,64 miliar.

Sedangkan belanja daerah dirancang sebesar Rp5,80 triliun, meliputi belanja operasi Rp4,19 triliun, belanja modal Rp499,03 miliar, belanja tidak terduga Rp25 miliar serta belanja transfer Rp1,08 triliun.

Pemprov Kalbar berharap pembahasan bersama DPRD dapat menghasilkan APBD 2027 yang tepat sasaran dan akuntabel, sekaligus mampu memperkuat pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat.(adm)