Gubernur Ria Norsan Pimpin High Level Meeting TPID, Antisipasi Inflasi Semester II 2026

Beritesambas.com - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memperkuat koordinasi pengendalian inflasi menghadapi semester II 2026. Langkah tersebut dibahas dalam High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kalimantan Barat yang dipimpin langsung Gubernur Kalbar Ria Norsan di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Barat, Rabu (22/7/2026).

Pertemuan tersebut menjadi forum untuk menyatukan langkah antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat.

Sejumlah unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kalimantan Barat, kepala daerah, serta perwakilan pemerintah daerah dari 14 kabupaten/kota turut hadir dalam pertemuan tersebut.

Ria Norsan menegaskan bahwa pengendalian inflasi membutuhkan perhatian terhadap tiga hal utama yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat, yakni ketersediaan barang, keterjangkauan harga, dan distribusi.

“Kebutuhan masyarakat Kalimantan Barat tetap tersedia, harga terjangkau, dan pasokannya mampu menjangkau di seluruh wilayah Kalimantan Barat. Itu yang paling penting pada pertemuan kita hari ini,” kata Ria Norsan.

Untuk memastikan hal tersebut berjalan optimal, Gubernur meminta TPID provinsi dan kabupaten/kota memperkuat strategi 4K. Strategi itu terdiri dari keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta komunikasi yang efektif.

“Saya meminta TPID Provinsi Kalimantan Barat dan kabupaten/kota memperkuat sinergi strategi empat K. Yang pertama keterjangkauan harga. Yang kedua ketersediaan pasokan, barangnya ada yang mau dibeli. Kemudian kelancaran distribusi ini juga yang kita jaga. Selanjutnya komunikasi yang efektif,” ujarnya.

Norsan menilai keempat strategi tersebut harus dijalankan secara bersamaan. Dengan demikian, apabila muncul persoalan di salah satu aspek, pemerintah dapat segera mengambil langkah untuk mencegah dampaknya meluas.

“Kalau empat ini bisa kita jaga, insyaallah angka inflasi akan terjaga dengan baik,” tambahnya.

Dalam menghadapi semester II 2026, pemerintah juga harus meningkatkan kewaspadaan terhadap sejumlah potensi tekanan. Gangguan logistik, kondisi cuaca, serta potensi spekulasi akibat kelangkaan komoditas menjadi beberapa faktor yang mendapat perhatian.

“Masuk semester dua terdapat beberapa titik rawan yang perlu kita antisipasi, yaitu kendala logistik, dampak cuaca terhadap distribusi, serta potensi spekulasi ketika terjadi kelangkaan,” jelasnya.

Untuk menjaga harga tetap terjangkau, Norsan meminta pemerintah kabupaten/kota memperluas pelaksanaan program intervensi pasar. Pasar murah dan Gerakan Pangan Murah diharapkan terus digelar secara berkelanjutan.

Program tersebut dinilai dapat membantu masyarakat, khususnya ketika terdapat komoditas yang mengalami kenaikan harga atau daerah tertentu menghadapi gangguan pasokan.

“Kesimpulan pertemuan rapat hari ini, pertama adalah aspek keterjangkauan harga. Saya meminta perluasan program. Kabupaten/kota saya minta juga pasar murah tetap dilaksanakan dan melakukan Gerakan Pangan Murah,” pungkasnya.

Penguatan koordinasi antara TPID provinsi dan TPID kabupaten/kota diharapkan mampu menciptakan respons yang lebih cepat terhadap berbagai persoalan di lapangan.

Dengan menjaga pasokan, distribusi, harga, dan komunikasi secara bersama-sama, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat optimistis stabilitas harga kebutuhan pokok dapat dipertahankan sehingga masyarakat tetap mendapatkan barang yang dibutuhkan dengan harga terjangkau.(adm)